AgendaNewsPerspektifPustaka KalselRilis MediaWawancara

Merosotnya Kepedulian Publik atas Bahaya Covid-19

Pandemi Covid-19 di Indonesia sudah berjalan sekitar enam bulan, namun puncak gunung es tak kunjung tercapai meskipun pemerintah sudah menghimbau, mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan penanganan. Di tingkat publik, kepedulian terhadap bahaya pandemi terus merosot. Mereka semakin tidak peduli lagi dengan protokol kesehatan WHO; patut diduga sebagai akibat gagalnya kebijakan pemerintah mengatur dan mendidik publik serta menangani pandemi.

Publik dengan narasi bahwa sekarang berlaku “new norma(l)“, diartikan sebagai keadaan sudah kembali normal dan pandemi dianggap sudah teratasi. Padahal sebenarnya bukan new normal tetapi new norma atau penerapan norma-norma baru di tengah pandemi, termasuk melaksanakan protokol WHO dengan ketat. Ini terjadi akibat pemerintah melalui Gugus Tugas kurang menjelaskan arti atau definisi dari new normal itu sendiri dan lemahnya penerapan peraturan yang ada. Sehingga pemahaman publik beragam serta cenderung “cuek”.

Memang dengan adanya wording PSBB Transisi, publik di wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek sudah menganggap: lupakan Covid-19, mari kita berpesta. Mereka sudah berkerumun tanpa jaga jarak setiap saat di berbagai kegiatan, sudah kembali bekerja atau berkegiatan normal di luar rumah, masker hanya sebatas aksesoris bahkan penghalang bernapas, bukan kewajiban untuk mengurangi risiko. Sehingga lonjakan terinfeksi, misalnya di DKI Jakarta dan Jawa Timur, naik tajam. Keduanya sudah menjadi daerah pertumbuhan pandemi tertinggi.

Kepatuhan Publik

Inti penyebab tidak patuhnya publik dengan protokol kesehatan yang ditetapkan WHO dan berbagai peraturan perundangan karena tidak adanya sanski di setiap peraturan yang dibuat pemerintah, yang berakibat kacaunya implementasi di lapangan. Saya melalui berbagai pernyataan lisan maupun tertulis selalu menyampaikan hal ini sejak awal Maret 2020, tetapi pemerintah rupanya abai dengan hal yang satu ini. Padahal kepatuhan publik menjadi prasyarat utama dalam pengendalian pandemi Covid-19 sebelum vaksin ditemukan.

Sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Perundangan, sanksi hanya dapat diatur melalui Undang-undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda). Jadi untuk pembuatan peraturan tentang sanksi harus melibatkan DPR/D. Dalam kasus pandemi Covid-19, sanksi ada di UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 92-93 dan segelintir Peraturan Daerah.

Penggunaan Pasal 92-93 UU No. 6 Tahun 2018 sebenarnya kurang pas untuk sanksi administrasi karena pasal itu lebih cocok untuk sanksi pidana. Sementara untuk mendisiplinkan publik cukup dengan sanksi administrasi atau denda saja. Sebenarnya untuk sanksi administrasi sudah diatur di Pasal 48 Ayat (6) UU No. 6 Tahun 2018; namun sayang pemerintah tak kunjung menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud.

Tidak terlaksananya perintah Pasal 48 ayat (6) ini menurut saya menjadi salah satu cikal bakal utama gagalnya pemerintah menangani publik menghadapi pandemi Covid-19. Tanpa ada sanksi administrasi/denda dengan nilai yang signifikan (misalnya di atas Rp 500.000 karena melanggar protokol kesehatan), lupakan penanganan Covid-19 akan berhasil. Sanksi administratif harus berupa denda dan tidak boleh berupa himbauan atau sanksi fisik, seperti push up, harus cukup besar nilainya supaya masyarakat kapok.

Sedangkan daerah yang sudah mengeluarkan Perda terkait sanksi adalah Jawa Timur dengan melakukan perubahan Perda No. 1 Tahun 2019 atas persetujuan DPRD Provinsi Jawa Timur. Persoalan selanjutnya adalah penegakan hukum. Kita tunggu apa yang akan dilakukan Pemda Provinsi Jawa Timur. Dengan tidak adanya Perda yang mengatur sanksi administrasi, maka aparat Pemda akan ragu melaksanakan penegakan hukum dan dampaknya seperti yang kita lihat bersama saat ini.

Upaya daerah untuk menerapkan sanksi melalui Peraturan Kepala Daerah menyalahi UU No. 12 Tahun 2011 dan tidak mungkin dapat dijalankan. Sekali lagi sanksi harus tercantum pada Perda, bukan pada Peraturan Kepala Daerah. Jadi jangan heran jika publik membangkang tidak mau menaati aturan yang ada kalau tidak ada sanksi. Bangsa di dunia yang sekarang punya disiplin tinggi awalnya selalu diedukasi melalui pengenaan denda yang signifikan, misalnya di Singapura, China, Eropa, dan Amerika.

Saran untuk Pemerintah

Banyak pendapat mengatakan bahwa dalam situasi ancaman resesi ekonomi seperti sekarang ini (karena dalam dua kuartal pertumbuhan ekonomi sudah negatif), pengenaan denda dalam jumlah besar (misalnya di atas Rp 500.000) sangat tidak manusiawi dan akan semakin memberatkan masyarakat. Menurut saya tidak begitu, karena tidak ada hubungannya antara penegakan disiplin masyarakat dengan krisis ekonomi yang sedang terjadi. Jika tidak mau didenda, ikuti peraturan yang bertujuan untuk keselamatan dan kesehatan kita semua.

Kesimpulannya, pemerintah harus segera menerbitkan PP tentang sanksi administrasi berupa denda sesuai dengan perintah Pasal 48 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2019 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, meskipun terlambat dan mengimplementasikan supaya ada efek jera di publik serta patuh pada aturan yang berlaku. Hindari penggunaan Pasal 92-93 untuk menjerat publik dengan denda karena kedua pasal itu lebih cocok untuk pengenaan sanksi pidana.

Selain itu pemerintah harus menciptakan komunikasi yang baik, komprehensif, dan membuat publik khawatir akan kesehatannya, seperti yang dilakukan oleh banyak negara. Sampaikan ke publik secara gencar bahwa Covid-21 adalah penyakit yang sangat berbahaya dan sampai hari ini belum ada vaksinnya secara terus-menerus di berbagi kesempatan, dan gunakan influencer. Dengan begitu publik tidak meremehkan Covid-19 karena dampaknya nyawa melayang.

Agus Pambagio pemerhati kebijakan pubik dan perlindungan konsumen

A number of these forums have regular discussions about authors who place their expertise with these and other

However, it’s

Ask the company to present samples

Go through several affordable-papers.net cheap essay template businesses and pick the one that fits you best.

of their work.

better if the reader may read the hyperlinks in the body of the essay.

businesses.

0112
admin

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Agenda